Layanan

Services :: Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
Beranda
  1. Beranda
  2. Layanan

REKOMENDASI SURAT TIDAK MAMPU (SKTM)



            1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI SURAT TIDAK MAMPU (SKTM)

 

JENIS LAYANAN

:

PELAYANAN REKOMENDASI SURAT TIDAK MAMPU (SKTM)

NOMOR SP

:

SP/12/438.7.18/2022

TANGGAL PEMBUATAN

:

03 Januari 2022

TANGGAL REVISI

:

 

PENYELENGGARA PELAYANAN

SEKERTARIS

:

Kecamatan Porong

KEPALA SUB BAGIAN

:

Kasubag Umum dan Kepegawaian

 

              1. Aspek Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

 

No.

KOMPONEN

URAIAN

1

2

3

1.

Persyaratan Pelayanan
  1. Membawa surat pernyataan tidak mampu bermaterai dari RT;
  2. Membawa surat keterangan atau pengantar dari Kepala Desa;
  3. Membawa foto copy KTP-EL dan KK 1 lembar;

2.

Prosedur/ Mekanisme Pelayanan

Prodesur Online

  1. Mengakses alamat sipraja.sidoarjokab.go.id
  2. Memilih Menu Surat Keterangan Tidak Mampu
  3. Melakukan Upload Data Dukung
  4. Melengkapi data diri beserta no. Hp dan Email
  5. Proses verivikasi oleh petugas
  6. Surat Keterangan Tidak Mampu Nikah Cetak Mandiri

3.

Waktu

Penyelesaian

Waktu yang dibutuh kan dalam pelayanan pembuatan

rekomendasi SKTM 10 menit.

4.

Biaya Pelayanan

Tidak dipungut biaya (gratis).

5.

Produk

Pelayanan

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

6.

Pengelolaan Pengaduan
  1. Kantor Kecamatan Porong Jl. Bhayangkari No. 3 Porong Telp./FAX (0343) 343851
  2. Email : kecamatanporong@gmail.com atau porong@sidoarjokab.go.id
  3. Facebook: Kecamatan Porong
  4. WA.  Center: 085745217759
  5. Instagram: kecamatanporong
  6. Menyediakan kotak saran

 

              1. Aspek Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

 

No.

KOMPONEN

URAIAN

1

2

3

1.

Dasar Hukum
  1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara ;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 631/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/5/2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14/KEP/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang petunjuk Tenis Transparansi dan Akuntanbilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Propinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sdoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peruahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
  11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,
  12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan di

Kabupaten Sidoarjo,

2.

Sarana Prasarana/ Fasilitas
  1. Gedung atau ruang pelayanan kantor kecamatan;
  2. Tempat Parkir Kantor Kec. Porong
  3. Pos Penjagaan Kantor Kec. Porong
  4. Tempat Cuci tangan Protokol kesehatan Covid19
  5. Bilik Disinfektan Protokol kesehatan Covid-19
  6. Ruang tunggu pelayanan umum;
  7. Ruang tamu pelayanan prioritas:

 

 

 
  1. Ruang Rekam E-KTP;
  2. Ruang Server;
  3. Ruang Arsip;
  4. Ruang pojok ASI;
  5. Ruang Area bermain anak
  6. Loket pengambilan
  7. Ruang Sudut baca
  8. Gerai produk UKM
  9. Meja  Informasi dan pengaduan
  10. Smoking Area
  11. Kamar mandi pengunjung umum
  12. Komputer khusus untuk pelayanan administrasi kependudukan; 2 (dua) unit,
  13. Komputer dan printer Khusus untuk pelayanan KTP-el; 2 (dua) unit
  14. Komputer pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); 1 (satu) unit
  15. Komputer dan printer Khusus untuk pelayanan KIA; 1 (satu) unit
  16. Video Wall tentang Selayang pandang Kecamatan Porong; 1 (satu) unit.
  17. Kotak Saran dan Kritik
  18. Papan Penggumuman,
  19. Nomor Antrian;
  20. LCD TV 32” untuk ruang tunggu pelayanan; 1(satu) unit
  21. AC untuk ruang tunggu pelayanan; 3 (tiga) unit
  22. Hepa Filter 2(dua) unit

 

3.

Kompetensi Pelaksana
  1. Pendidikan      :           SMA/D3/Sederajat
  2. Pelatihan          :
    • Service Excellent (Manajemen Pelayanan Prima )
    • Komunikasi Interpersonal
    • Pelatihan Komputer
  3. Keterampilan/Pengetahuan          :
  • Mempunyai pengetahuan tentang Proses pembuatan Rekomendasi SKTM di kecamatan Porong
  • Mempunyai keterampilan mengenai tata cara pengoperasian komputer program aplikasi perkantoran
  • Mempunyai sikap sigap, menarik, antusias, ramah, dan teliti;
  1. Pengalaman Kerja     :           Minimal 1 tahun
  2. Jumlah tenaga terdiri :
    • Jumlah tenaga terdiri dari 1 SATU orang.

4.

Pengawasan

Internal

Atasan langsung

 

5.

Jumlah

Pelaksana

2 (dua) orang

6.

Jaminan Pelayanan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menjamin seluruh pelayanan yang diberikan oleh staf yang bertugas sesuai dengan Standar Pelayanan dan peraturan yang berlaku

7.

Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan kepada pemohon dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai mulai dari gedung dan fasilitas pendukung, termasuk keamanannya dengan petugas keamanan di pos penjagaan, front office, ruang bagian organisasi dan tempat

parkir yang memadai, sehingga akan memberikan rasa aman

8.

Evaluasi Kinerja Pelayanan

Kinerja pelaksana ditetapkan melalui target terukur dalam Sasaran Kinerja dengan pencapaian target dihitung dan dipantau secara berkala melalui Realisasi Capaian. Hasil realisasi capaian dievaluasi oleh Kepala Bagian Organisasi untuk menentukan tindak lanjut dan penetapan target kinerja selanjutnya dengan konsep peningkatan kinerja

berkesinambungan.